Perbedaan Pndidikan Orde Lama Dan Orde Baru

Tugas Pendidikan Kewarnegaraan

Resensi bebrapa bagian bab 1-3  pada buku Pendidikan Kewarnegaraan

Bab I

Bagaimana hakikat pendidikan kewarnegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau professional ?

Pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam

pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957

sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri (1972) bahwa

pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah: (1) Kewarganegaraan (1957);

(2) Civics (1962); dan (3) Pendidikan Kewargaan Negara (1968). Pada masa

awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKn membahas

cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam

Civics (1961) lebih banyak membahas tentang sejarah Kebangkitan

Nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan

untuk "nation and character building” bangsa Indonesia.

Bagaimana sumber politis PKn pada saat Indonesia memasuki era baru,

yang disebut Orde Baru? Pada awal pemerintahan Orde Baru, Kurikulum

sekolah yang berlaku dinamakan Kurikulum 1968. Dalam kurikulum

tersebut di dalamnya tercantum mata pelajaran Pendidikan Kewargaan

Negara. Dalam mata pelajaran tersebut materi maupun metode yang

bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode

pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi Kelompok Pembinaan

Jiwa Pancasila, sebagaimana tertera dalam Kurikulum Sekolah Dasar (SD)

1968 sebagai berikut.

“Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila ialah Kelompok segi pendidikan yang

terutama ditujukan kepada pembentukan mental dan moral Pancasila serta

pengembangan manusia yang sehat dan kuat fisiknya dalam rangka pembinaan

Bangsa.

Sebagai alat formil dipergunakan segi pendidikan-pendidikan: Pendidikan Agama,

Pendidikan Kewargaan Negara, pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan

Olahraga. Pendidikan Agama diberikan secara intensif sejak dari kelas I sampai

kelas VI dan tidak dapat diganti pendidikan budi pekerti saja.

Begitu pula, Pendidikan Kewargaan Negara, yang mencakup sejarah Indonesia,

Ilmu Bumi, dan Pengetahuan Kewargaan Negara, selama masa pendidikan yang

enam tahun itu diberikan terus menerus. Sedangkan Bahasa Indonesia dalam

kelompok ini mendapat tempat yang penting sekali, sebagai alat pembina cara

berpikir dan kesadaran nasional. Sedangkan Bahasa Daerah digunakan sebagai

langkah pertama bagi sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa tersebut

sebagai bahasa pengantar sampai kelas III dalam membina jiwa dan moral

Pancasila. Olahraga yang berfungsi sebagai pembentuk manusia Indonesia yang

sehat rohani dan jasmaninya diberikan secara teratur semenjak anak-anak

menduduki bangku sekolah."

Bagaimana dengan Kurikulum Sekolah Menengah? Dalam Kurikulum 1968

untuk jenjang SMA, mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara

termasuk dalam kelompok pembina Jiwa Pancasila bersama Pendidikan

Agama, bahasa Indonesia dan Pendidikan Olah Raga. Mata pelajaran

Kewargaan Negara di SMA berintikan: (1) Pancasila dan UUD 1945; (2)

Ketetapan-ketetapan MPRS 1966 dan selanjutnya; dan (3) Pengetahuan

umum tentang PBB. pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam

pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957

sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri (1972) bahwa

pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah: (1) Kewarganegaraan (1957);

(2) Civics (1962); dan (3) Pendidikan Kewargaan Negara (1968). Pada masa

awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKn membahas

cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam

Civics (1961) lebih banyak membahas tentang sejarah Kebangkitan

Nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan

untuk "nation and character building” bangsa Indonesia.

Bagaimana sumber politis PKn pada saat Indonesia memasuki era baru,

yang disebut Orde Baru? Pada awal pemerintahan Orde Baru, Kurikulum

sekolah yang berlaku dinamakan Kurikulum 1968. Dalam kurikulum

tersebut di dalamnya tercantum mata pelajaran Pendidikan Kewargaan

Negara. Dalam mata pelajaran tersebut materi maupun metode yang

bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode

pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi Kelompok Pembinaan

Jiwa Pancasila, sebagaimana tertera dalam Kurikulum Sekolah Dasar (SD)

1968 sebagai berikut.

“Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila ialah Kelompok segi pendidikan yang

terutama ditujukan kepada pembentukan mental dan moral Pancasila serta

pengembangan manusia yang sehat dan kuat fisiknya dalam rangka pembinaan

Bangsa.

Sebagai alat formil dipergunakan segi pendidikan-pendidikan: Pendidikan Agama,

Pendidikan Kewargaan Negara, pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan

Olahraga. Pendidikan Agama diberikan secara intensif sejak dari kelas I sampai

kelas VI dan tidak dapat diganti pendidikan budi pekerti saja.

Begitu pula, Pendidikan Kewargaan Negara, yang mencakup sejarah Indonesia,

Ilmu Bumi, dan Pengetahuan Kewargaan Negara, selama masa pendidikan yang

enam tahun itu diberikan terus menerus. Sedangkan Bahasa Indonesia dalam

kelompok ini mendapat tempat yang penting sekali, sebagai alat pembina cara

berpikir dan kesadaran nasional. Sedangkan Bahasa Daerah digunakan sebagai

langkah pertama bagi sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa tersebut

sebagai bahasa pengantar sampai kelas III dalam membina jiwa dan moral

Pancasila. Olahraga yang berfungsi sebagai pembentuk manusia Indonesia yang

sehat rohani dan jasmaninya diberikan secara teratur semenjak anak-anak

menduduki bangku sekolah."

Bagaimana dengan Kurikulum Sekolah Menengah? Dalam Kurikulum 1968

untuk jenjang SMA, mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara

termasuk dalam kelompok pembina Jiwa Pancasila bersama Pendidikan

Agama, bahasa Indonesia dan Pendidikan Olah Raga. Mata pelajaran

Kewargaan Negara di SMA berintikan: (1) Pancasila dan UUD 1945; (2)

Ketetapan-ketetapan MPRS 1966 dan selanjutnya; dan (3) Pengetahuan

umum tentang PBB.

Resesnsi :

Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata

“pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Pendidikan berarti usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang

berhubungan dengan warga negara.

Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk

membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa

kebangsaan dan cinta tanah air.

Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program

pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan

sumber-sumber pengetahuan lainnya: pengaruh-pengaruh positif dari

pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis,

bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup

demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Kurikulum 1968 pada orde baru menjelaskan bahwa guna pendidikan kewarganegaraan sendiri di buat untuk  pembentukan mental dan moral Pancasila serta

pengembangan manusia yang sehat dan kuat fisiknya dalam rangka pembinaan

Bangsa. ,dari sini saya setuju bahwa pendidikan kewarnegaraan bertujuan untuk mendidik anak anak bangsa agar lebih mengenali dan mengetahui tentang negaranya , serta dapat berkembang menjadi good and smart citizen seperti tujuan pendidikan itu sendiri, seperti yang kita ketahui di masa yang sekarang ini sebagian orang sudah banyak kekurangan atau mungkin kehilangan pendidikan kewarganegaraanya  yang menyebabkan mereka tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi serta kurangnya rasa toleransi antara satu dengan yang lain sehingga mereka dapat kita anggap seperti pendapat seorang Prof. Nina Lubis (2008), seorang sejarawan menyatakan,

“... dahulu, musuh itu jelas: penjajah yang tidak memberikan ruang untuk

mendapatkan keadilan, kemanusiaan, yang sama bagi warga negara, kini, musuh

bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri: korupsi yang merajalela,

ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi,

penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain,

suap-menyuap, dll.”

 Oleh karena itu, diperlukan adanya proses pendidikan kewarganegaraan dan

pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat

perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air untuk para sarjana , professional,siswa dan masyarakat lainnya.

Bab II

BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTITAS

NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU DETERMINAN

PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER?

Ada dua jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder

(Tilaar, 2007; Winarno, 2013). Identitas primer dinamakan juga identitas

etnis yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder, sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau

direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

Berbagai pendapat (Tilaar, 2007; Ramlan Surbakti, 2010, Winarno, 2013)

menyatakan bahwa proses pembentukan identitas nasional umumnya

membutuhkan waktu, upaya keras, dan perjuangan panjang di antara

warga bangsa-negara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan identitas

nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu. Kemungkinan

dapat terjadi sekelompok warga bangsa tidak setuju dengan identitas

nasional yang hendak diajukan oleh kelompok bangsa lainnya. Setiap

kelompok bangsa di dalam negara umumnya menginginkan identitasnya

dijadikan atau diangkat sebagai identitas nasional yang mungkin saja

belum tentu diterima oleh kelompok bangsa yang lain. Inilah yang

menyebabkan sebuah negara bangsa yang baru merdeka mengalami pertikaian internal yang berlarut-larut untuk saling mengangkat identitas

kesukubangsaan menjadi identitas nasional.

Soemarno Soedarsono (2002) telah megungkapkan tentang jati diri atau

identitas diri dalam konteks individual. Bagaimana dengan identitas

nasional? Ada suatu ungkapan yang menyatakan bahwa baiknya sebuah

negara ditentukan oleh baiknya keluarga, dan baiknya keluarga sangat

ditentukan oleh baiknya individu. Merujuk pada ungkapan tersebut maka

dapat ditarik simpulan bahwa identitas individu dapat menjadi representasi

dan penentu identitas nasional. Oleh karena itu, secara sosiologis

keberadaan identitas etnis termasuk identitas diri individu sangat penting

karena dapat menjadi penentu bagi identitas nasional.

RESENSI :

Indonesia adalah Negara kesatuan , satu nusa satu bangsa menjunjung tinggi BHINEKA TUNGGAL IKA (walaupun berbeda beda tapi tetap satu ), Ada beberapa komponen yang menjadi identitas Indonesia itu sendiri yaitu ;

1.      Bendera negara Sang Merah Putih

2.      Bahasa Negara Bahasa Indonesia

3.      Lambang Negara Garuda Pancasila

4.      Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

5.      Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika

6.      Dasar Falsafah Negara Pancasila

7.       

Itu semua adalah identitas Indonesia lantas apa yang terjadi apabila ada pertikaian didalam nya ,?

Sebagian orang melupakan identitas yang ada pada negaranya mereka saling mengankat ras suku dan budaya daerah yang dapat menyulitkan terbentuknya identitas suatu Negara seperti pendapat (Tilaar, 2007; Ramlan Surbakti, 2010, Winarno, 2013)

menyatakan bahwa proses pembentukan identitas nasional umumnya

membutuhkan waktu, upaya keras, dan perjuangan panjang di antara

warga bangsa-negara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan identitas

nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu. Kemungkinan

dapat terjadi sekelompok warga bangsa tidak setuju dengan identitas

nasional yang hendak diajukan oleh kelompok bangsa lainnya. Setiap

kelompok bangsa di dalam negara umumnya menginginkan identitasnya

dijadikan atau diangkat sebagai identitas nasional yang mungkin saja

belum tentu diterima oleh kelompok bangsa yang lain. Inilah yang

menyebabkan sebuah negara bangsa yang baru merdeka mengalami pertikaian internal yang berlarut-larut untuk saling mengangkat identitas

kesukubangsaan menjadi identitas nasional.

Saya sangat setuju pada pendapat beliau karna hingga saat ini Indonesia masih sulit menemukan identitas nya oleh karna itu sangat dibutuhkannya pendidikan dari sekolah lingkungan tempat tinggal serta ajaran dari keluarganya sendiri , karna sifat individual seseorang itu tergantung darimana dia tinggal sampai sejauh mana dia mengikuti pergaulan

Seperti pendapat Soemarno Soedarsono (2002) telah megungkapkan tentang jati diri atau

identitas diri dalam konteks individual. Bagaimana dengan identitas

nasional? Ada suatu ungkapan yang menyatakan bahwa baiknya sebuah

negara ditentukan oleh baiknya keluarga, dan baiknya keluarga sangat

ditentukan oleh baiknya individu. Merujuk pada ungkapan tersebut maka

dapat ditarik simpulan bahwa identitas individu dapat menjadi representasi

dan penentu identitas nasional. Oleh karena itu, secara sosiologis

keberadaan identitas etnis termasuk identitas diri individu sangat penting

karena dapat menjadi penentu bagi identitas nasional.

Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang

sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati dan

sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas

kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia.

BAB III

BAGAIMANA URGENSI INTEGRASI NASIONAL

SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN

DAN KESATUAN BANGSA?

Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi

berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi

kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation

(Inggris) yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia.

Tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti

(2010) lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi

nasional.

Menurutnya integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem

politik. Integrasi politik dibagi menjadi lima jenis, yakni 1) integrasi bangsa,

2) integrasi wilayah, 3) integrasi nilai, 4) integrasi elit-massa, dan 5)

integrasi tingkah laku (perilaku integratif).

Menurut Suroyo (2002), integrasi nasional mencerminkan proses persatuan

orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai

perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi,

menjadi satu bangsa (nation) terutama karena pengalaman sejarah dan

politik yang relatif sama.

RESENSI  :

 Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian,

unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan

yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nation (bangsa). Tapi pada saat ini intergritas nasional bukan untuk mempersatukan melainkan menggunakan intergritas untuk lebih ke politik seperti pendapat , Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti

(2010) lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi

nasional.

Menurutnya integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem

politik. Integrasi politik dibagi menjadi lima jenis, yakni 1) integrasi bangsa,

2) integrasi wilayah, 3) integrasi nilai, 4) integrasi elit-massa, dan 5)

integrasi tingkah laku (perilaku integratif).

Mereka menggunakan intergritas nasional untuk mendapatkan jabatan politik seperti yang diinginkannya pendapat ini sangat berbeda Suroyo (2002), integrasi nasional mencerminkan proses persatuan

orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai

perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi,

menjadi satu bangsa (nation) terutama karena pengalaman sejarah dan

politik yang relatif sama.

Dari perbedaan pendapat diatas menurut Suroyo intergritas nasional sendiri yang mencerminkan proses persatuan, sementara menurut Myron Weiner intergritas nasional tidak cocok dikatakan intergritas nasional apabila seseorang memanfaatkan intergritas nasional untuk keperluan politiknya .

Sumber :

Buku Ajar Matakuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarnegaraan

Hak cipta pada Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiwaan

Copyright 2016